 |
| kASUS PENYADAPAN MENJADI BOLA PANAS, DAN SALING LEMPAR ANTRA POLISI, BIN DAN ISTANA.. LALU SIAPA PELAKUNYA ??? |
Dalam persidangan kasus penistaan agama (31/01) lalu, penasehat hukum terdakwa Ahok mempertanyakan apakah benar ada telepon dari SBY kepada KH Ma’ruf Amin sebelum sikap keagamaan itu dikeluarkan. Jawaban KH Ma’ruf Amin adalah tidak pernah ada telepon.
Satu hari berselang, SBY seperti biasa menggelar konferensi pers. Tadinya saya pikir SBY akan membela KH Ma’ruf Amin dan sekali lagi membantah percakapan di telepon itu. Tapi sungguh mengagetkan, SBY justru mengatakan bahwa ada penyadapan!
Saya tidak akan membahas KH Ma’ruf Amin. Tanpa perlu diragukan lagi, KH Ma’ruf Amin adalah Rois Aam PBNU yang wajib kita hormati. Saya bersyukur pula Ahok dan tim penasehat hukumnya telah mengklarifikasi tidak akan melaporkan KH Ma’ruf Amin karena kesaksiannya itu.
Tapi statement SBY tentu harus dibahas. Ini adalah masalah serius. Mengapa SBY tiba-tiba menyatakan ada penyadapan?
“Saya kira semua mengikuti kemarin dalam sebuah persidangan dikatakan, ada rekaman atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan KH Ma’ruf Amin. Begitu bunyinya. Nah saya ingin menyoroti masalah itu, karena kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma’ruf Amin, atau percakapan siapa pun dengan siapa, disadap, tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam UU, namanya itu penyadapan ilegal,” kata SBY dalam konferensi persnya.
SBY bahkan menyaman perisitiwa penyadapan ini sama seperti kasus Watergate di Amerika di mana Presiden Nixon menyadap lawan politiknya. SBY juga menegaskan bahwa penyadapan adalah kejahatan serius.
SBY juga menyatakan bahwa hanya ada tiga institusi negara selain KPK yang bisa melakukan penyadapan: Polri, BIN, dan BAIS TNI. Maka itu, SBY meminta Presiden Jokowi turut menjelaskan tentang penyadapan ini. Katanya, jika bukan Ahok yang menyadap, maka negara bertanggung jawab.
Sekali lagi, saya ulangi pertanyaan saya di atas: mengapa SBY tiba-tiba menyatakan ada penyadapan? Siapa yang menyatakan bahwa ada penyadapan? Bahkan, siapa yang menyatakan memiliki transkrip dan rekaman percakapan tersebut?
Dalam transkrip tanya-jawab antara tim penasehat hukum Ahok dan KH Ma’ruf Amin, tidak ada kata transkrip, rekaman, apalagi kata sadap.
“Saya ingin menanya apakah ada pada hari Kamis sehari sebelum anda bertemu paslon AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Sylvi (Sylviana Murni), anda menerima telpon dari pak SBY pukul 10.16 (WIB) yang menyatakan adalah untuk mengatur agar pak Agus dan Sylvi diterima di kantor PBNU dan kedua untuk segera mengeluarkan fatwa terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pak BTP (Ahok), ada atau tidak?” kata salah satu tim penasehat hukum Ahok Humprey Djemat yang kemudian dijawab tidak oleh KH Ma’ruf Amin.
Untuk mengetahui pernah ada telepon SBY ke KH Ma’ruf Amin, sangatlah mudah. Berita Liputan6.com (07/10/2016) berjudul “SBY Telepon Ulama NU Saat Agus Yudhoyono Minta Restu Maju Pilkada” sudah cukup untuk menjadi bukti. Bahkan majalah Tempo edisi 7-13 November 2016 juga memuat berita yang sama tentang adanya telepon SBY tersebut.
Meskipun dalam pertanyaan tersebut, tim penasehat hukum mengatakan waktu secara spesifik yaitu pukul 10.16, tetap terlalu prematur untuk menyatakan ada penyadapan. Ini bisa karena kesaksian orang yang bersama SBY atau bersama KH Ma’ruf Amin atau bahkan dari wartawan-wartawan yang menggali informasi tentang telepon tersebut.
Saya setuju dengan SBY bahwa penyadapan adalah kejahatan serius. Tapi menyatakan bahwa ada penyadapan terhadap dirinya juga merupakan tuduhan serius.
SBY juga menarik persoalan ini ke tingkat pusat karena meminta Presiden Jokowi turut memberikan penjelasan. Sampai saat ini, tidak pernah ada kata transkrip, rekaman, dan penyadapan kecuali dari mulut SBY sendiri. Mengapa SBY berpikir ada penyadapan ketika tidak satu pun orang menyatakan memiliki transkrip atau rekaman? Apakah SBY menyimpulkan ini sendiri?
Justru saya ingin bertanya kepada Pak SBY. Siapa orang yang memberi informasi bahwa Pak SBY telah disadap?
“Belum lama kurang lebih satu bulan lalu, saya mendapat informasi bahwa sahabat dekat saya tidak berani menerima telepon saya karena diingatkan oleh seseorang lingkar kekuasaan, “Hati-hati telepon kalian disadap.” ujarnya.
Bukankah aneh jika ada orang di lingkar kekuasaan memberi informasi seperti ini kepada Pak SBY? Mengapa ia melaporkan ini kepada Pak SBY? Bagaimana Pak SBY tahu bahwa informasi yang diberikan benar? Mengapa Pak SBY percaya sekali dengan orang yang memberi informasi ini? Siapa orang ini?
Pertanyaan yang lebih penting lagi, mengapa Presiden Jokowi harus ikut memberikan penjelasan terkait penyadapan ketika kata sadap itu sendiri justru keluar dari mulut Pak SBY?
Justru sebaliknya, Pak SBY yang harus membuktikan bahwa telah disadap. Jika ada bukti mengenai ini, saya mendukung Pak SBY melaporkan kasus ini kepada Polri untuk ditindak secara tegas. Keadilan harus ditempuh lewat jalur hukum, bukan lewat konferensi pers.
Oleh: Tsamara Amany
=========================================
SUMBER : http://www.portal-piyungan.com/2017/02/bola-panas-penyadapan-bin-polisi-dan.html?m=1
